PT. Tochu Silika Indonesia, Mangkir dari pemanggilan BPLHD Karawang

mediasi kasus pengurugan tanah memakai limbah B3 berlangsung di Gedung Aula BPLHD Karawang, tidak adanya perwakilan dari PT. Tochu membuat geram pihak BPLHD Karawang.

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Karawang gelar mediasi untuk menindak lanjuti kasus dugaan pencemaran lingkungan menggunakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kampung Benggol, RT 04/01, Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur, tadi pukul 14.00 WIB, di Gedung Aula BPLHD Karawang, Selasa (04/02).

BPLH Karawang melakukan mediasi bertujuan untuk mencari jalan keluar permasalahan pencemaran lingkungan di Kampung Benggol dimaksud. Dalam mediasi BPLH mengundang Forum Komunikasi Daerah Sungai Citarum (forkadasC+), Kepala Yayasan Ummul Qurro, Lurah Desa Tegal Sawah, dan Camat Karawang Timur, sementara pihak PT. Tochu Silika Indonesia selaku pemilik limbah B3 tidak hadir.

Limbah B3 itu berjenis pasir poundry, sisa olahan peleburan biji besi baja dan zat itu mengandung logam berat  yang dapat mencemari air tanah. Limbah berjenis pasir itu digunakan sebagai pengurugan tanah untuk pembangunan Pondok Pesantren Hidayatullah, yang dibangun oleh Yayasan Ummul Quro. 

Ketua Yayasan Ummul Qurro, Ahmad, menuturkan, dirinya tidak mengetahui sumbangan yang diberikan oleh Ustd. Nanang selaku pembina Yayasan Ummul Quro berupa pasir yang berasal dari PT. Tochu Silika Indonesia adalah limbah B3 yang berbahaya bagi manusia.

“Saya menerima saja sumbangan dari Ustadz Nanang karena memang kami sangat membutuhkan pasir tersebut sebagai pengurug tanah pesantren, sebelumnya memang Ustadz Nanang memberitahukan pasir tersebut adalah limbah perusahaan dan menurutnya aman untuk dijadikan urug tanah”, ujar Ahmad

Dalam mediasi tersebut, Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan BPLHD Karawang, Neneng mengungkapkan, sesuai dengan aturan Limbah B3 jenis pasir poundry itu tidak dapat digunakan pengurugan tanah. Diperlukan penanganan atau pengolahan khusus agar tidak berdampak pada lingkungan hidup. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang lingkungan hidup.

Diungkap lebih lanjut, pihaknya telah melayangkan surat panggilan untuk kepentingan pemeriksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPLHD Karawang.

“untuk menyelesaikan pencemaran lingkungan ini seharusnya ketiga pihak yang diundang  menjalani pemeriksanaan, diantaranya PT Tochu Silika Indonesia, Yayasan Ummul Quro dan Pemilik Pondok Pesantren Hidayatullah. Akan tetapi PT. Tochu Silika Indonesia tidak  memenuhi undangan tersebut, sehingga kami akan berikan tindakan pemaksaan panggilan secara tegas,” tutur Neneng, Senin (27/01). 

Surat tersebut, lanjut Neneng, berdasarkan hasil analisa dampak lingkungan BPLHD Karawang, dan terungkap aktifitas pengurugan tanah menggunakan limbah B3 jenis pasir poundry di Kampung Benggol, Desa Tegalsawah  RT 04/01 Kecamatan Karawang Timur, terbukti menyalahi analisa mengenai dampak lingkungan(Amdal).

Berdasarkan penuturan Neneng, diduga kuat limbah B3 jenis pasir poundry itu dibawa oleh PT Tochu, yang belakangan diketahui milik investor Jepang, berlokasi di Kawasan Industri Mitra Karawang. Perusahaan tersebut  bergerak dibidang pembuatan dan pengembangan pasir resin dan pasir poundry.

“Aktifitas pengurugan tanah menggunakan limbah B3 jenis pasir poundry itu telah menyalahi aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan limbah beracun. Sangsi yang dikenakan cukup berat berupa denda dan bahkan mencabut izin usaha perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Lurah Desa Tegal Sawah Suhending juga mengungkapkan, pihaknya merasa kecolongan atas pencemaran lingkungan di wilayahnya.

“saya merasa kecolongan atas pengurugan tanah di pondok pesantren Hidayatullah ini, memang sebelumnya pihak dari Yayasan Ummul Quro sudah memberikan surat tentang amdalnya, karena memang saya tidak memahami isi amdal itu saya tidak terlalu menghiraukannya. Akan tetapi ternyata dari BPLHD menyatakan limbah B3 dan berbahaya bagi masyarakat, saya sudah menyuruh Yayasan Ummul Quro untuk menghentikan pengurugannya,” ujarnya.

Temuan forkadas C+

Sebelumnya, temuan tersebut didapatkan forkadasC+ (Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum), yang berbasis di Karawang. “Setelah kita coba cek ternyata memang pengurugan tersebut sudah menyalahi aturan karena memakai limbah B3. Limbah beracun yang digunakan untuk pengurugan itu jenis pasir poundry adalah pasir bekas digunakan olahan peleburan atau pengolahan besi baja, dan limbah itu mengandung logam berat. Perusahaan pemanfaat limbah itu harus memiliki ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan ketidakhadiran dari PT. Tochu Silika Indonesia ini membuktikan bahwa ini benar- benar kejahatan lingkungan yang harus segara diselesaikan” Kata Ketua Harian forkadasC+ Hendro Wibowo

Dampak yang ditimbulkan dari pasir poundry tersebut timbulnya berbagai penyakit seperti iritasi pada mata, menganggu syaraf, bisa menurunkan berat badan, bila terhirup bisa mengakibatkan gangguan pernapasan dan bisa mengakibatkan kelainan genetik.

“Kami merasa kecewa dengan tidak hadirnya perwakilan dari PT. Tochu Silika Indonesia. Pasalnya, pengurugan tanah di pondok pesantren ini sangat berdampak langsung terhadap pelajar- pelajarnya, kami temukan dilokasi para pelajar kontak langsung dengan pasir poundry, ditakutkan kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan cepat akan menggangu kesehatan para pelajar tersebut.”

“PT. Tochu atas tidak mengindahkannya pemanggilan dari BPLHD Karawang, kami akan melakukan langkah- langkah selanjutnya dengan penjadwal ulangan pemanggilan kepada pihak PT. Tochu Silika Indonesia”, ungkapnya.(yfs)

Dikutip dari: Koran Kabar Gapura Karawang